BLITAR, 11 November 2026 – Genderang perang melawan penyakit masyarakat (pekat) tampaknya belum berbunyi nyaring di wilayah hukum Polres Blitar Kota.
Berdasarkan hasil investigasi langsung tim media di lapangan pada hari ini, Rabu (11/11/2026), praktik perjudian di sebuah pekarangan kosong di Kelurahan Kauman, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, terpantau masih aktif beroperasi meski telah berulang kali menjadi sorotan pemberitaan.
Lokasi yang berada di wilayah hukum Polsek Srengat dan Polres Blitar Kota tersebut disebut-sebut dikuasai atau dimiliki oleh seseorang berinisial YL (Yuli). Padahal, pada pertengahan Oktober 2026 lalu, aparat kepolisian sempat mendatangi lokasi tersebut setelah menerima aduan masyarakat melalui layanan darurat dan mengklaim telah membakar sejumlah perlengkapan di area itu. Namun fakta di lapangan hari ini berkata lain; aktivitas mencurigakan diduga kuat kembali berjalan mulus tanpa ada penangkapan terhadap aktor utama maupun pemusnahan permanen terhadap markas perjudian tersebut.
Kesaksian Warga: “Razia Hanya Rekayasa, Sudah Ada Jatah Masing-Masing”
Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam di kalangan warga sekitar yang merasa ketenteraman lingkungannya terusik. Salah seorang warga yang sehari-hari berjualan warung nasi di sekitar lokasi—sebut saja Eny (nama samaran demi keamanan narasumber)—membeberkan fakta mengejutkan kepada jurnalis media ini.
Menurut Eny, penindakan yang selama ini terlihat di permukaan diduga kuat hanyalah formalitas untuk meredam gejolak pemberitaan.
“Simulasi itu semua rekayasa. Jadi meskipun seolah-olah pura-pura dirazia, tidak lama tetap buka kembali. Sudah ada jatah masing-masing,” ungkap Eny dengan nada geram saat ditemui di sekitar lokasi, Rabu (11/11/2026).
Pernyataan warga ini menjadi tamparan keras bagi jajaran Polsek Srengat, Polres Blitar Kota, hingga Pemerintah Kelurahan/Desa (Pemdes) setempat. Aparat penegak hukum (APH) dan pemangku wilayah didesak untuk tidak “main mata” apalagi “pura-pura pingsan” melihat penyakit sosial yang tumbuh subur di depan mata.
Jerat Hukum KUHP Nasional Tahun 2026: Ancaman Penjara 9 Tahun
Pembiaran terhadap praktik perjudian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini. Terhitung sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) secara penuh pada tahun 2026, jerat pidana bagi pelaku dan penyelenggara perjudian diatur secara tegas:
1. Pasal 426 KUHP Nasional (Bandar/Penyelenggara): Setiap orang yang tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam perusahaan perjudian, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI (hingga Rp2 miliar).
2. Pasal 427 KUHP Nasional (Pemain): Setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (hingga Rp50 juta).
3. UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian: Menegaskan bahwa segala bentuk tindak pidana perjudian adalah kejahatan yang merusak moralitas bangsa dan wajib diberantas tanpa terkecuali.
Lapor Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto!
Elemen masyarakat dan insan pers menegaskan bahwa pemberantasan penyakit sosial ini tidak boleh tebang pilih.
Penindakan tegas tidak hanya dituntut terhadap lahan yang disebut milik Yuli di Srengat, tetapi harus menyapu bersih seluruh praktik perjudian dalam bentuk apa pun di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur.
Melalui pemberitaan ini, masyarakat menyampaikan laporan terbuka dan mendesak atensi langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta Kapolri, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, untuk mengevaluasi kinerja jajaran di tingkat bawah. Ketegasan pucuk pimpinan Polri sangat dinantikan agar tidak ada lagi kesan pembiaran atau dugaan “main mata” di wilayah hukum Polda Jawa Timur, khususnya Polres Blitar Kota.
Redaksi media ini berkomitmen akan terus mengawal dan menerbitkan berita lanjutan terkait kasus ini hingga jajaran Aparat Penegak Hukum (APH) memberikan keterbukaan informasi, melakukan penangkapan terhadap para pelaku, serta membuktikan ketegasan nyata di lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi resmi dari pihak Polres Blitar Kota, Polsek Srengat, dan Pemerintah Kecamatan Srengat.
