Malang //. Nusantara post jum.at 13/11/2026 Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Malang resmi mengirimkan surat petisi kepada sejumlah pemangku kebijakan daerah di Malang Raya, menuntut diterbitkannya aturan pelaksanaan yang konkret guna menghentikan praktik pengadaan seragam sekolah, terutama di sekolah-sekolah negeri. Langkah ini diambil setelah LIRA Kabupaten Malang mendapatkan pengarahan dari LIRA Jawa Timur, sebagai respons atas maraknya aduan masyarakat terkait pembebanan biaya seragam yang dinilai memberatkan orang tua murid.
Bupati LIRA Kabupaten Malang, Wiwid Tuhu P., S.H., M.H., menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar administratif, melainkan berpotensi memenuhi unsur pelanggaran hukum yang terus berulang setiap tahun ajaran baru. Dalam surat bernomor 3/SKL-MLG/VII/2026, LIRA menyoroti tiga permasalahan fundamental: kepatuhan semu dengan menyamarkan penjualan melalui entitas yang secara hukum juga dilarang, pemaksaan terselubung melalui klausul baku surat pernyataan “sukarela” di atas materai, serta kelalaian pengawasan (culpa in vigilando) yang mengakibatkan praktik ini tidak pernah menimbulkan efek jera.
Praktik di lapangan ditemukan melalui berbagai modus, mulai dari penjualan melalui koperasi sekolah, penunjukan vendor eksklusif, hingga adanya seragam yang dibuat khusus untuk satu sekolah sehingga tidak dijual di pasaran umum. LIRA menerima laporan adanya pungutan biaya seragam hingga Rp1.225.000, sementara harga pasaran wajar untuk paket serupa tidak lebih dari Rp600.000. Temuan serupa juga terjadi di SMKN 1 Gedangan, Kabupaten Malang, di mana paket seragam siswa baru disebut mencapai Rp1,5 juta hingga Rp1,8 juta, dengan transaksi melalui koperasi siswa. Wiwid menilai penggunaan koperasi sebagai jalur transaksi tidak otomatis menghilangkan persoalan apabila orang tua tidak memiliki pilihan lain selain membeli di sekolah. “Kalau orang tua tidak memiliki pilihan lain selain membeli di sekolah, maka unsur sukarela patut dipertanyakan. Substansi hukumnya tetap harus diuji, bukan hanya administrasinya,” tegasnya.
Secara hukum, praktik pemaksaan terselubung ini bertentangan dengan asas kesepakatan yang sah dalam Pasal 1321 KUHPerdata karena mengandung unsur paksaan psikis. Larangan penjualan seragam oleh sekolah juga telah diatur secara eksplisit dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 181 dan Pasal 198, serta Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa pengadaan seragam merupakan tanggung jawab orang tua dan sekolah dilarang mewajibkan pembelian seragam baru. Lebih dari itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 secara tegas menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik pada satuan pendidikan negeri maupun swasta.
Kewajiban konstitusional negara untuk memastikan tidak ada peserta didik yang terhambat memperoleh pendidikan dasar karena faktor ekonomi menjadi landasan kuat bahwa pungutan seragam tidak dapat dibenarkan.
Pemerintah Kota Malang sendiri telah berulang kali menegaskan larangan pungutan seragam di sekolah negeri. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa sekolah negeri tidak diperbolehkan melakukan pungutan terkait kebutuhan seragam siswa, dan apabila terdapat bukti pelanggaran, sanksi akan dijatuhkan. Bahkan, dalam catatan Ombudsman RI, laporan terkait paksaan pembelian seragam masih menjadi aduan yang berulang, dengan sekolah kerap berlindung di balik istilah “sumbangan” meskipun praktiknya bersifat wajib dan mengikat. Ombudsman juga menegaskan bahwa sekolah negeri dilarang menjual seragam kepada siswa, apalagi membebani orang tua.
Sehubungan dengan itu, LIRA Kabupaten Malang menyampaikan empat permohonan utama kepada Dinas Pendidikan di Malang Raya. Pertama, pengawasan efektif dan real-time melalui inspeksi mendadak, pembukaan pos pengaduan yang responsif, serta penindakan segera terhadap setiap laporan orang tua/wali murid. Kedua, sanksi tegas dan transparan kepada satuan pendidikan yang terbukti melanggar, dengan mempublikasikan mekanisme serta hasil sanksi yang telah dijatuhkan. Ketiga, pencegahan terjadinya pelanggaran berulang, dengan catatan bahwa apabila praktik ini masih ditemukan pada tahun ajaran baru, LIRA dan masyarakat akan menempuh upaya hukum terhadap pihak pelaksana, aparat pengawas, maupun Dinas Pendidikan itu sendiri. Keempat, memperhatikan aspek
hukum pidana, mengingat penggunaan dana hasil penjualan yang tidak transparan berpotensi memenuhi unsur penyalahgunaan jabatan (Pasal 421 KUHP) serta eksploitasi terhadap anak.
LIRA menegaskan bahwa diam dan tidak ditindaknya indikasi pungutan liar yang melibatkan oknum sekolah adalah perbuatan melawan hukum, dan meminta semua pemangku kebijakan baik eksekutif maupun legislatif dan Aparat Penegak Hukum yang ada di Malang Raya untuk mengambil alih kendali pengawasan. (HD )
